Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu
Header
BERITA

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Pendapatan Daerah

“OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH”

Oleh:
Ir. Armansyah, M.Si
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

Pendapatan Asli Daerah (PAD), adakah diantara kita selaku pengelola daerah ini sadar bahwa selama ini kita hanya memikirkan dan merencanakan belanja, pernahkan kita selaku pengelola daerah ini berpikir dari mana sumber-sumber pendapatan dan apa saja potensi pendapatan yang bisa menghasilkan uang sehingga kita membagi-baginya untuk dibelanjakan? yang kita tahu selama ini kita hanya melakukan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) atau musyawarah untuk membagi-bagi belanja, tapi pernahkah kita melakukan hal yang sama dengan pendapatan pernahkah musyawarah pendapatan dilakukan? jawabannya ada pada kita selaku aparat pengelola daerah ini.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerah nya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Sementara sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada akhir-akhir ini sudah semakin dinamis hal ini dapat kita rasakan dari pelaksanaan anggaran kadang-kadang harus dilakukan pengurangan dan penyisihan serta penangguhan dalam pelaksanaanya, untuk itu daerah haruslah lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengemukakan sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut ( PAD ) yaitu ; 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelohan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah (PERDA) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan Pemda untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah.
Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi daerah yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil didaerah tersebut.

Jadi, pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah dan dibutuhkan sosialisasi dari pemda untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah otonom yang berada dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat yang saat ini juga telah dan sedang melaksanakan fungsi sebagai daerah otonom dalam menggali sumber-sumber Pendapatan asli daerah hal ini terbukti dengan telah dibentuknya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berdasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2017 yaitu tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja badan-badan daerah Kabupaten Dompu, yang sangat kita harapkan bersama memiliki prospek yang cukup baik dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, Oleh karena dengan semakin meningkatnya pembangunan pada Kabupaten Dompu dengan demikian membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula dimana biaya ini sebagian nya diharapkan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Dompu menargetkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. 88.654.945.947,00 masing-masing terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.9.735.607.782,00, Retribusi Daerah Sebesar Rp.4.477.399.016,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sebesar Rp.13.810.304.240,00 serta Lain-lain PAD sebesar Rp.60.631.634.909,00 dengan realisasi sampai dengan kondisi November 2017 sebesar Rp.69.903.487.353,33 atau sebesar 78.85 %,hal ini terlihat bahwa Kontribusi PAD dalam APBD Kabupaten Dompu masih sangat kecil.atau sekitar 8,65% dari total Pendapatan sebesar Rp.1.024.416.208.353.-

Selama ini, Peran PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil yaitu kurang dari 10%, tidak signifikannya peran PAD dalam anggaran daerah tidak lepas dari “sistem tax assignment” artinya pemerintah masih memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak potensial (yang tentunya dilakukan berdasarkan pertimbanga-pertimbangan tertentu).seperti: pajak penghasilan (PPh),Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk.Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia masih terlalu “Sentralistis”.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber dan obyek pendapatan daerah maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

  1. Memperluas Basis Penerimaan
    Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan
  2. Memperkuat proses pemungutan
    Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan,yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda perubahan tarif, khususnya tarif Retribusi dan peningkatan SDM petugas pemungut atau Juru pungut dan perlu pendampingan oleh aparat Bappenda dalam hal Pemungutan, Khususnya berkaitan dengan Pungutan PBB-P2 di tingkat Desa dan Kelurahan, sedangkan Bagi Petugas Pemungut Parkir diharapkan Dinas Perhubungan Lebih berperan Aktif dalam menyiapkan petugasnya dilapangan serta menata lahan-lahan parkirnya agar menjadi lebih baik, demikian juga dengan petugas pemungut retribusi sampah agar dengan segera melakukan penyetoran ke kas daerah dalam setiap bulannya untuk menghindari terjadinya penggunaan lebih dulu terhadap hasil pungutan.
  3. Meningkatkan Pengawasan
    Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, retribusi dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak , retribusi dari pelayanan yang diberikan daerah
  4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
    Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak, melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan
  5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik
    Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah terutama instansi-instansi yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih intensif melakukan pungutan dan lebih kreatif mencari solusi dalam melakukan pungutan dan tidak hanya berpikir untuk membelanjakan APBD saja tetapi harus lebih kretif dalam melakukan dan mencari sumber-sumber pendapatan.
  6. Harus ada dukungan dari semua pihak bahwa kita tidak hanya memikirkan dan merencanakan belanja namun merencanakan penerimaan setiap tahun adalah suatu hal yang perlu dan harus kita lakukan, selama ini Pemerintah Daerah melalui Bappeda dan Litbang bahkan di DPR yang lebih diutamakan dalam pembahasan hanyalah alokasi belanja dan bagaimana menghabiskan APBD dari sisi belanja saja, sementara dari sisi pendapatan kita sangat kurang dan jarang melakukan pembahasan, padahal pendapatan adalah hal yang sangat penting dan utama dilakukan karena kita semua tahu bahwa APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tapi kenapa BELANJA yang utama?

Selanjutnya, eksentifikasi Pendapatan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah terutama pada sektor perpajakan dimasa-masa mendatang.

Demikian Semoga dengan tulisan ini dapat menggugah hati kita semua khususnya selaku Aparat Pengelola daerah agar lebih berpacu dalam mengelola daerah ini dan lebih kreatif mencari dan memikirkan sumber-sumber dan obyek penerimaan bagi daerah nya.

Ir. Armansyah, M.Si
Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Dompu

BERITA LAINNYA

Bappenda Dompu Akan Segera Memungut Pajak Sarang Burung Walet

Bappenda Dompu Akan Segera Memungut Pajak Sarang Burung Walet

Usaha mendirikan bangunan rumah sarang burung walet di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Dompu kian merebak. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Bappenda…
Bangunan Depan Taman Kota Nunggak Pajak Rp 189 Juta

Bangunan Depan Taman Kota Nunggak Pajak Rp 189 Juta

Sebanyak 13 unit bangunan Rumah dan Toko yang berderet di Taman Kota Dompu, rupanya tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.…
Pajak Reklame Komponen Yang Potensial Penyumbang PAD

Pajak Reklame Komponen Yang Potensial Penyumbang PAD

Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari berbagai macam pajak daerah, di mana pajak reklame dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan…
Close Menu